LAMPUNG INDEPENDEN | Di tengah kegalauan yang luar biasa sejumlah pihak akan penyelenggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, partai politik justru melempar “jumping” agenda (agenda melompat).
Mereka tak memikirkan bagaimana agar pilkada langsung itu dapat terselenggara sesuai jadwal yang ditetapkan UU No. 32 Tahun 2004. Atau berpikir bagaimana menyiapkan pilkada langsung secara demokratis dalam waktu singkat (sebab PP No. 6 Tahun 2005 baru dikeluarkan pemerintah). Atau memberi usulan atas kendala dan hambatan teknis KPU (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mempersiapkan semua tahap pilkada langsung, mencari solusi bagaimana agar pembiayaan pilkada langsung via APBN dan APBD berlangsung mulus.
Read the rest of this entry ?
