Calon Independen|Jadi Langkah Awal Demokrasi

Keputusan Mahkamah Konstitiusi (MK) atas permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengakomodasi adanya calon independen dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), menjadi langkah maju dalam demokrasi di Republik Indonesia (RI), kata pengamat politik dari Ternate, Maluku Utara, DR Ridha Ajam.

“Saya pikir, semua komponen di bangsa ini setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kecuali kalau dia anti-demokrasi,” katanya di Ternate, Selasa, menanggapi keputusan MK yang mengakomodasi uji materi UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diajukan seorang anggota DPRD Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Calon Independen segera di putuskan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda sehingga memberikan kesempatan bagi calon independen kepala daerah, mengharuskan pemerintah (eksekutif) segera membuat aturan tindaklanjut putusan MK itu.

Pengamat Politik dan Hukum di Lampung, Drs Jauhari M Zailani MSc dan Wahyu Sasongko SH MHum kepada ANTARA Bandarlampung, Selasa, menilai putusan MK sudah sesuai dengan aspirasi yang menguat berkaitan pencalonan kepala daerah tidak harus melalui pintu partai politik saja.