Kemiskinan Bisa Melahirkan Radikalisme

LAMPUNG BERHIMPUN : KEMISKINAN dapat menimbulkan sikap radikal, pemberontakan, bahkan revolusi. Jika dibiarkan, berarti kita tengah memelihara bom waktu yang suatu saat akan meledak. Semua pihak memiliki kewajiban moral untuk turut serta memerangi kemiskinan. Sebab jika kemiskinan masih merajalela, ledakan sosial dalam bentuk kekerasan massa sulit dibendung.

Sebagian dari aksi kekerasan itu berpijak pada doktrin jihad. Akibatnya, masyarakat barat memberi stigma bahwa Islam dan kaum muslim sebagai agama dan umat beragama yang melegalkan kekerasan. Berikut penuturan Sekretaris Umum Lampung Berhimpun Rahiman Sabirin kepada CMM.

Peluang Bagi Calon Independen

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sebagian pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan (independen) dalam Pilkada bertentangan dengan UUD 1945.

Hal ini dinyatakan dalam sidang pengucapan putusan perkara Nomor 5/PUU-V/2007 yang diajukan Lalu Ranggalawe, Senin (23/7).

Peraturan Pemilu Kepala-Wakil Daerah

Dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melakukan langkah-langkah dengan mengeluarkan Peraturan-peraturan KPU yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pedoman KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya.

Ada enam peraturan baru yang dikeluarkan KPU tanggal 3 Juli 2007 ditandatangai oleh Wakil Ketua KPU Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA. Yaitu :

1. Peraturan KPU No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
2. Peraturan KPU No. 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Lampiran Peraturan KPU No.6/2007)
3. Peraturan KPU No. 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
4. Peraturan KPU No. 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

(Lampiran Peraturan KPU No.8 Tahun 2007)

1. Peraturan KPU No. 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.
2. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, Dan KPU Provinsi. (Lampiran Peraturan KPU No.10/2007) |KPU|

Peraturan_KPU_No_4_Thn_2007

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN

UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Peraturan_KPU_No_6_Thn_2007

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 06 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang:

Peraturan_KPU_No_8_Thn_2007

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 08.TAHUN 2007

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Peraturan_KPU_No_7_Thn_2007

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM,